Ma’ruf Amin meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi terkait penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan guna percepatan PSR. Ia juga menekankan perlunya membuktikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia berjalan dengan tata kelola berkelanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya menurunkan emisi karbon dari industri kelapa sawit,” ujar Ma’ruf Amin.
Mengenai isu lingkungan, Wapres menjelaskan bahwa tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar mampu menyerap 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Selain itu, program biodiesel telah membantu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 pada tahun 2022.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menambahkan pentingnya kemitraan serius antara pengusaha dan petani dalam pelaksanaan PSR. Pemerintah menargetkan program PSR seluas 180.000 hektar pada 2023 yang tersebar di 21 provinsi.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan PSR menjadi fokus utama GAPKI untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eddy juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, akademisi, dan LSM untuk menghadapi tantangan pasar global dan menghilangkan persepsi negatif terhadap industri sawit Indonesia.
GAPKI periode 2023-2028 terdiri dari 79 pengurus yang dipimpin Ketua Umum dan didukung Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta Dewan Pakar. GAPKI juga membentuk cabang baru di Papua untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah tersebut.
Pengukuhan pengurus GAPKI dilakukan oleh Dewan Pembina GAPKI, Joko Supriyono, disaksikan Wapres Ma’ruf Amin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.